BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pelayanan keperawatan di masa mendatang harus mengutamakan kebutuhan konsumen atau klien (consumen minded). Hal ini didasarkan pada kecenderungan perubahan saat ini dan persaingan yang semakin ketat oleh karena itu, praktik keperawatan harus dapat dijadikan indikator penting agar kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan terpenuhi. (Nursalam, 2011) Tantangan ASEAN Economic Community tahun 2015 juga harus dijadikan motivasi perawat dalam memberikan pelayanan yang professional.
Keperawatan sebagai profesi dituntut untuk mengembangkan keilmuannya sebagai wujud kepeduliaannya dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia baik dalam tingkatan preklinik maupun klinik. Untuk dapat mengembangkan keilmuannya maka keperawatan dituntut untuk peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya setiap saat. Implementasi praktik keperawatan yang dilakukan oleh perawat sebenarnya tidak harus dilakukan di rumah sakit, klinik, ataupun di gedung puskesmas tetapi dapat juga dilaksanakan di masyarakat maupun dirumah pasien. Pelayanan keperawatan yang dilakukan ini disebut Home Care.
Dalam menjalankan praktik Home Care, tentu saja seorang perawat harus mengetahui beberapa seperti aspek legal dan etik, perizinan dan akreditasi, kebijakan home care di Indonesia, kepercayaan dan budaya dalam home care agar dapat dijadikan acuan dalam mendirikan Home Care. Pada makalah ini akan dibahas tantang beberapa hal tersebut.
B. Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud dengan aspek legal dan etik dalam home care ?
2. Bagaimana perizinan dan akreditasi home care?
3. Bagimana kebijakan home care di Indonesia?
4. Bagimana kepercayaan dan budaya dalam home care?
C. Tujuan
Tujuan Umum :
1. Mengetahui dan memahami aspek legal dan etik dalam home care
2. Mengetahui perizinan dan akreditasi home care
3. Mengetahui kebijakan home care di Indonesia
4. Memahami kepercayaan dan budaya dalam home care
Tujuan Khusus
1. Memunuhi tugas Mata Kuliah Home Care Nursing
BAB II
PEMBAHASAN
A. Aspek Legal dan Etik dalam Home Care
Menurut Departemen Kesehatan (2002) menyebutkan bahwa home care adalah pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga di tempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahnkan atau memulihkan kesehatan atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat dari penyakit.
Legal adalah sesuatu yang dianggap sah oleh hukum dan undang-undang (KBBI). Etik merupakan suatu pertimbangan yang sistematis tentang perilaku benar atau salah, kebajikan atau kejahatan yang berhubungan dengan perilaku. (Potter & Perry, 2005)
Fungsi Hukum dalam praktik perawat adalah :
1. Memberikan kerangka untuk menentukan tindakan keperawatan mana yang sesuai hukum.
2. Membedakan tanggung jawab perawat dengan profesi lain
3. Membantu menentukan batas-batas kewenangan tindakan keperawatan mandiri
4. Membantu mempertahankan standard praktik keperawatan dengan meletakkan posisi perawat memiliki akuntabilitas dibawah hukum.
Landasan Hukum praktek perawat adalah :
1. UU Kes. No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan
2. PP No. 25 tahun 2000 tentang pertimbangan keuanngan pusat dan daerah
3. UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah
4. UU No. 29 tentang praktik kedokteran
5. Kepmenkes No 1239 tahun 2001 tentang regristrasi dan praktik
6. Kepmenkes No. 128 tahun 2004 tentang kebijakan dasar puskesmas
7. Kepmenkes No. 279 tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan puskesmas
8. SK Menpan No. 94/KEP/M. PAN/11/2001 tentang jabatan fungsional perawat
9. PP No. 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan
10. Permenkes No. 920 tahun 1966 tentang pelayanan medik swasta
Secara legal perawat dapat melakukan aktivitas keperawatan mandiri berdasarkan pendidikan dan pengalaman yang di miliki. Perawat dapat mengevaluasi klien untuk mendapatkan pelayanan perawatan di rumah tanpa program medis tetapi perawatan tersebut harus diberikan di bawah petunjuk rencana tindakan tertulis ditandatangani oleh dokter. Perawat yang memberi pelayanan membuat rencana perawatan dan kemudian bekerjasama dengan dokter untuk menentukan rencana tindakan medis.
Issue legal yang paling kontroversial dalam praktik perawatan di rumah antara lain mencakup hal sebagai berikut :
Resiko yang berhubungan dengan pelaksanaan prosedur dengan teknik yang tinggi, seperti pemberian pengobatan dan transfusi darah melalui IV di rumah. Aspek legal dari pendidikan yang diberikan pada klien seperti pertanggung jawaban terhadap kesalahan yang dilakukan oleh anggota keluarga karena kesalahan informasi dari perawat. Pelaksanaan peraturan medicare atau peraturan pemerintah lainnya tentang perawatan di rumah. Alasan biaya yang sangat terpisah dan terbatas untuk perawatan di rumah.
Alasan biaya yang sangat terpisah dan terbatas untuk perawatan dirumah harus menentukan apakah pelayanan akan diberikan jika ada resiko penggantian biaya yang tidak adekuat. Seringkali, tunjangan dari medicine telah habis masa berlakunya sedangkan klien membutuhkan perawatan yang terus-menerus tetapi tidak ingin atau tidak mampu membayar biayanya. Beberapa perawat akan menghadapi dilema etis bila mereka harus memilih antara menaati peraturan atau memenuhi kebutuhan lansia, miskin dan klien yang menderita penyakit kronik. Perawat harus mengetahui kebijakan tentang perawatan dirumah untuk melengkapi dokumentasi kliis yang akan memberikan penggantian biaya yang optimal untuk klien.
Pasal krusial dalam keputusan dalam Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) 1239 /2001 tentang praktik keperawatan antara lain :
Melakukan asuhan keperawatan meliputi : pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan, melaksanakan tindakan dan evaluasi. Pelayanan tindakan medik hanya dapat dilakukan atas permintaan tertulis dokter
Dalam melaksanakan kewenangan perawat berkewajiban untuk :
1. Menghormati hak pasien
2. Merujuk kasus yang tidak tepat ditangani
3. Menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan ; perundangan yang berlaku
4. Memberikan informasi
5. Meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan
6. Melakukan catatan perawatan yang baik
Dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa seseorang, perawat berwenang melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangan yang ditujukan untuk penyelamatan jiwa. Perawat yang menjalankan praktik perorangan harus mencantumkan SIPP di ruang praktiknya. perawat yang memiliki SIPP dapat melakukan asuhan bentuk kunjungan rumah.
Etik Moral Dalam Perawatan Mandiri :
1. Membedakan apa yang baik dengan yang buruk, nilai benar dan salah, layak dan tidak layak
2. Hak dan kewajiban moral, nilai yang berhubungan dengan akhlak
3. Etik dan moral merupakan sumber dalam merumuskan standar dan prinsip, prinsip yang menjadi penuntun dalam berperilaku serta membuat keputusan untuk melindungi hak-hak klien.
Perawat dalam melaksanakan praktik berwenang untuk :
1. Melaksanakan asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan, melaksanakan tindakan keperawatan dan evaluasi keperawatan
2. Tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi : terapi keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan keperawatan, pendidikan dan konseling keperawatan
3. Tindakan medik sesuai permintaan tertulis dari dokter
Pelaporan dari Registrasi
1. Perawat harus melapoekan dan di registrasi terlebih dahulu mendapatkan SIP
Penatalaksanaan Perilaku Etik Profesional
Pendekan prinsip :
1. Sebaiknya mengarah lansung untuk bertindak sebagai penghargaan terhadap kapasitas otonomi setiap orang
2. Menghindari berbuat suatu keselahan
3. Bersedia dengan murah hati memberikan sesuatu yang bermanfaat dengan segala konsekuensinya
4. Keadilan : menjelaskan tentang manfaat, resiko yang dihindari
Pendekatan Berdasar asuhan :
1. Berpusat pada hubungan dalam asuhan
2. Meningkatkan penghormatan/penghargaan martabat klien sebagai keluarga
3. Mau mendengarkan dan mengolah saran dari orang lain sebbagai tanggung jawab yang professional
4. Mengngat kembali arrti tanggung jawab moral yang meliputi kebaikan seperti : kebaikan, kepeduliaan, empati, peran kasih sayang dan menerima kenyataan.
B. Perizinan dan Akreditasi Home Care
Perizinan yang menyangkut operasional pengelolaan pelayanan kesehatan rumah dan praktik yang dilaksanakan oleh tenaga profesional dan non profesional diatur sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, baik oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
Persyaratan perizinan :
1. Berbadan hukum yang ditetapkan di badan kesehatan akte notaris tentang yayasan di badan kesehatan
2. Mengajukan permohonan izin usaha pelayanan kesehatan rumah kepeada Dinas Kesehatan Kota settempat dengan melampirkan :
a. Rekomendasi dari organisasi profesi
b. Izin lokasi bangunan
c. izin lingkungan
d. Izin usaha
e. Persyaratan tata ruangan bangunan meliputi ruang direktur, ruang manajemen pelayanan, gudang sarana dan peralatan, sarana komunikasi, sarana transportasi
f. Izin persyaratan tenaga meliputi izin praktik profesional dan sertifikasi pelayanan kesehatan rumah
3. Memiliki SIP, SIP dan SIPP
4. Perawat dapat melakukan praktik keperawatan pada saran pelayanan kesehatan, praktik perorangan dan/atau berkelompok
5. Perawat yang melakukan praktik perorangan pada sarana pelayanan kesehatan harus memiliki SIK
6. Perawat yang praktik perorangan//berkelompok harus memiliki SIPP
Akreditasi
Penilaian kembali terhadap mutu pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat, dilakukan baik oleh pemerintah atau badan independen yang akan mengendalikan pelayanan kesehatan rumah. Tujuan proses akreditasi, agar seluruh komponen pelayanan dapat berfungsi secara optimal, tidak terjadi penyalahgunaan serta penyimpangan. Komponen evaluasi meliputi :
1. Pelayanan masyarakat
2. Organisasi dan administrasi
3. Program
4. Staf/personal
5. Evaluasi
6. Rencana yang akan datang
Standar penilaian akreditasi khusus home care yang dikeluarkan oleh Komite Joint Commision Internasional (ICT) ini merupakan standar penilaian penerapan home care berfokus pada pasien. Penilaian tersebut meliputi keselamatan pasien, akses dan asesmen pasien, hak dan tanggung jawab pasien, perawatan dan kontiniutas pelayanan, manajemen obat pasien serta pendidikan pasien dan keluarga.
Perawat yang memiliki peran advokasi bertanggung jawab dalam mempertahankan keamanan pasien, mecegah terjadinya kecelakaan dan melindungi pasien dari kemungkinan efek yang tidak diinginkan. Penerapan pendidikan bagi pasien dan keluarga perawat dapat memberikan informasi tambahan untuk pasien yang sedang berusaha memutuskan suatu masalah, memberikan pendidikan kesehatan yang menunjang kesehatan pasien. Hal-hal tersebut diatas dapat ditunjang dengan pengetahuan perawat terkait penerapan dan penatalaksanaan pendidikan pada pasien dan keluarga di unit pelayanan home care.
C. Kebijakan Home Care di Indonesia
Perawat dalam melakukan praktek harus sesuai dengan kewenangan yang diberikan, berdasarkan pendidikan dan pengalaman serta dalam memberikan pelayanan berkewajiban mematuhi standar praktek.
Perawat dalam menjalankan praktek harus membantu program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Perawat dalam menjalankan praktik keperawatan harus senantiasa meningkatkan mutu pelayanan profesinya, dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya, baik diselenggrakan oleh pemerintah maupun organisasi profesi.
Dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa seseorang/pasien, perawat berwenang untuk melakukan pelayanan kesehatan diluar kewenangan. Pelayanan dalam keadaan darurat ditujukan untuk penyelamatan jiwa. Perawat yang menjalankan praktik perorangan harus mencantumkan SIPP diruang prakteknya.
Perawat yang dalam menjalankan praktik perorangan sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan yang sesuai dengan standar perlengkapan asuhan keperawatan yang ditetapkan oleh organisasi profesi.
a. Memiliki tempat praktik yang memenuhi syarat kesehatan
b. Memiliki perlengkapan untuk tindakan asuhan
c. Keperawatan maupun kunjungan rumah
d. Memiliki perlengkapan administrasi yang meliputi buku catatan kunjungan, formulir catatan tindakan asuhan keperawatan, serta formulir rujukan.
D. Kepercayaan dan Budaya dalam Home Care
Perawat saat bekerjasama dengan keluarga harus melakukan komunikasi secara alamiah agar mendapat gambaran bahwabudaya keluarga yang sesungguhnya. Hal ini terkait dengan sistem nilai dan kepercayaan yang mendasari interaksi ddalam pola asuhan keluarga. Praktik memmpertahankan kesehatan dapat didasarkan pada kepercayaan yang dianut.
Pemahaman yang benar pada diri perawat mengenai budaya klien, jak individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat, dapat mencegah terjadinya culture shock maupun culture imposition. Culture shock terjadi saat pihak luar (perawat) mencoba mempelajari atau beradaptasi secara efektif dengan kelompok budaya tertentu (klien) sedangkan culture imposition adalah kecenderungan tenaga kesehatan (perawat) baik secara diam-diam maupun terang-terangan memaksakan nilai-nilai budaya, keyakinan dan kebiasaan/perilaku yang dimilikinya pada individu, keluarga, atau kelompok dari budaya lain karena mereka meyakini bahwa budayanya lebih tinggi dari pada budaya kelompok lain
BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN
Dalam upaya mendorong profesi keperawatan agar dapat diterima dan dihargai oleh pasien, masyarakat atau profesi lain, maka mereka harus memanfaatkan nilai-nilai keperawatan dalam menerapkan etika dan moral, pengetahuan tentang hukum disertai komitmen yang kuat dalam mengemban peran profesionalnya.
Dengan demikian perawat yang menerima tanggung jawab, dapat melaksanakan asuhan keperawatan secara etis profesional. Sikap etis profesional berarti bekerja sesuai dengan standar, melaksanakan advokasi, keadaan tersebut akan dapat memberi jaminan bagi keselamatan pasien, penghormatan terhadap hak-hak pasien, akan berdampak terhadap peningkaatan asuhan keperawatan dan kesehatan klien.
DAFTAR PUSTAKA
Nursalam.2011. Manajemen Keperawatan ; Aplikasi Dalam Praktek Keperawatan Professional Edisi 3. Salemba Medika. Jakarta hal ; 37.
Potter & Perry (2005). Fundamental Keperawatan : Konsep, Proses & Praktik (Edisi 4). Vol.1, Jakarta : EGC
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1239/Menkes/Sk/Xi/2001. Tentang Registrasi dan Praktik Perawat
Mulvanasari. Fertin. 2014. Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Pasien dan Keluarga Pada Pelayanan Home Care Berstandar Joint Commission International di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada. http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitiandetail&sub=Penelitiandetail&act=view&typ=html&bukuid=732668&islocal=1. Diakses pada tanggal 19 Oktober2015
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik perawat
Werdati, Sri. 1999. Home Care dan Homeservice. Makalah Seminar Implementasi dan Praktik Keperawatan Mandiri. Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta:Yogyakarta.
Zang. S. M & Bailev. N.C. Alih Bahasa Komalasari. R. (2004). Manual Perawatan di Rumah (Home Care Manual) Edisi Terjemahan Cetakan I. Jakarta : EGC
0 komentar:
Posting Komentar